 |
| Pekerja memberikan pakan di Keramba jaring apung di Danau Toba.(drh/net) |
BERITAGAMBAR-SAMOSIR. Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan, sikap pemerintah pusat bahwa Danau Toba harus bersih dari keramba jaring apung alias zero KJA. Sikap ini sama seperti yang pernah dinyatakan beberapa tahun lalu.
Pernyataan Luhut disampaikannya seusai meresmikan layanan GrabCar di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (11/7/2019).
Sikap pemerintah, baik pusat maupun daerah (Pemprov Sumut), sempat diragukan. Kendati sudah terbukti melakukan pelanggaran, yakni mencemari air Danau Toba, salah satu perusahaan (PMA) yang beroperasi hanya dijatuhi sanksi administrasi. Padahal, desakan masyarakat agar ditutup begitu kuat.
"Ya, kita mau minta itu (zero KJA) dilakukan. Nanti Pak gubernur yang pimpin," kata Luhut menjawab wartawan sambil melirik Edy Rahmayadi yang mendampingi di sebelah kanannya.
Jika tidak, tambahnya, turis (terlebih mancanegara) tidak akan ada yang datang. Terkait keramba milik rakyat yang juga tidak sedikit jumlahnya, akan ikut diurus agar bersedia dihentikan usahanya.
"Masak ada taik (tahi) babi di buang ke sana Danau Toba-red). Pak Gubernur tolong para bupati dibilangi juga agar masyarakat jangan lagi ada buang kotoran rumah tangga ke Danau Toba. Nanti tidak ada yang mau datang," pinta Luhut.
Dijelaskannya, para turis datang untuk melihat sesuatu yang bersih. Membuang kotoran ke Danau Toba, termasuk taik babi, bisa memunculkan aroma pesing.
Ditambah lagi, Danau Toba memiliki daya tampung terbatas. "Jangan orang mengambil ikannya, lalu diekspor. Yang menikmati orang Swiss dan Eropa tetapi kita mendapat kotorannya," ujar Luhut. (Net/MB)
