Ketua DPRD Saut Tamba menyerahkan 108 rekomendasi atas LKPj Bupati Samosir TA 2019 kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon. |
BERITAGAMBAR.COM-SAMOSIR
108 rekomendasi DPRD Samosir atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPj) Bupati Samosir Tahun Anggaran 2019 akhirnya diterima Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Samosir, pada rapat paripurna DPRD, Jumat (19/6/2020) malam.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir, dibuka Ketua DPRD Samosir Saut Martua Tamba dan Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon, dihadiri Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dan Kepala OPD.
Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Samosir melalui juru bicaranya, Pantas Maroha Sinaga menyampaikan saran ke Bupati, agar jangan hanya bagi-bagi sembako hanya untuk pencitraan, kerja untuk pembebasan jalan Nasional punya masa jenjang waktu.
Rapat Paripurna |
Pantas Sinaga mengingatkan Bupati untuk fokus pada pelayanan umum dan menyoroti lemahnya kinerja para OPD sesuai fungsi tugasnya serta banyaknya kejanggalan-kejanggalan kegiatan ditemukan dilapangan.
Fraksi Nasdem menyampaikan 108 saran untuk dikerjakan Bupati yang diantaranya adalah penggabungan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) ke Dinas Pertanian yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dinas tersebut memajukan pertanian Samosir.
“Selama ini sulit menentukan yang mana kinerja Dinas Ketapang dan Dinas Pertanian. Hal ini juga terjadi di tengah masyarakat petani dalam mendapat pelayanan di bidang pertanian,” kata Pantas Sinaga.
Demikian juga yang terjadi pada guru di Kabupaten Samosir dialih tugaskan menjadi pejabat birokrasi sehingga kekurangan tenaga pengajar dan rendahnya daya saing pendidikan dengan daerah lain.
Serta pembangunan (Pamsimas) yang pembangunannya dimulai 2017 sampai 2019, ditemukan ada 46 titik proyek Pamsimas ini tidak berfungsi.
Hal senada juga disampaikan Fraksi PKB yang dibacakan Noni Sulvia Situmorang, yang mengkritisi kinerja Bupati Samosir menjelang pilkada ini, agar para ASN jangan ikut campur dalam politik Pilkada ini dan menyarankan kepada Bupati untuk menekankan para ASN lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Serta dalam kunjungan kerja di lapangan bahwa ditemukan adanya proyek amburadul dari Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir bernilai Rp 6,9 M yang mengakibatkan pembangunan mubazir dan terlantar.
“Temuan di lapangan kegiatan itu tidak berfungsi seperti kamar mandi tidak ada airnya, restoran telah mengalami bocor-bocor, jalan setapak telah rusak, demikian juga dengan Dinas Sosial tidak valid dengan data selama ini,” kata Noni Sulvia Situmorang.
Bupati Samosir Rapidin Simbolon, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kab.Samosir yang dalam masa Pandemi Covid-19 dan memasuki tahapan normal baru ini dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan LKPj dan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Lebih lanjut Bupati Samosir sangat mengapresiasi dan menghargai seluruh rekomendasi oleh DPRD Samosir yang kemudian akan menjadi bahan penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta dasar penyusunan strategis.