 |
| Kabag Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sumut, Ahmad Rasyid Ritonga. |
MEDAN - BERITAGAMBAR :
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara akan menyerahkan radiogram penunjukkan Sekretaris Daerah (Sekda) di 13 kabupaten dan kota sebagai pelaksana harian (Plh) bupati dan wali kota.
Penyerahan radiogram itu dilakukan setelah Pemprov Sumut hingga kini belum juga menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020.
Apalagi diketahui ada 14 daerah yang tugas bupati dan wali kota untuk masa jabatan periodesasi 2016-2021 berakhir pada 17 Februari 2021.
"SK Kemendagri belum kami terima. Jadi besok (Rabu) akan dilakukan penunjukkan 13 Sekda sebagai Plh bupati dan wali kota melalui radiogram," kata Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut, Ahmad Rasyid Ritonga, Selasa (16/2/2021).
Menurut Rasyid, penyerahan radiogram itu dilakukan langsung tanpa ada kegiatan seremonial. Sebab, para Sekda di 13 daerah hanya bertugas menjalankan tugas sehari-hari kepala daerah untuk sementara waktu.
"Tidak ada seremonial pelantikan, hanya penyerahan radiogram saja. Karena dia otomotis, hanya menjalankan tugas kepala daerah untuk sementara," ujarnya.
Sementara, khusus Kabupaten Pakpak Bharat tidak diberikan radiogram penunjukkan Sekda sebagai Plh, sebab saat ini masih dipimpin oleh seorang Penjabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Kaiman Turnip ditunjuk menjadi Pj Bupati Pakpak Bharat.
Adapun 14 daerah yang masa tugas bupati dan wali kotanya berakhir pada 17 Februari 2021 yakni, Medan, Binjai, Serdangbedagai, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan.
Lalu, Tapanuli Selatan, Sibolga, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir dan terakhir Pakpak Bharat.(BG/NET)
