NASIONALNEWSPOLITIK

DPRD DKI Sorot Pembelian Damkar DKI

Rabu, 14 April 2021, 06:22 WIB
Last Updated 2021-04-13T23:22:35Z

Damkar/ilustrasi


JAKARTA-BERITAGAMBAR :

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta pada APBD 2019 yang lebih mahal Rp6,5 miliar dari harga pasar.


Menurut Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, selisih harga tersebut seharusnya bisa membiayai ratusan hidran mandiri untuk kawasan rawan kebakaran. Ia pun menilai selisih yang begitu besar itu merupakan hal ceroboh.


"Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini, selisih miliaran Rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga," kata August dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/4).


Menurut August, BPK mencatat total indikasi kerugian daerah sebesar Rp6,52 miliar dihitung dari selisih harga kontrak dengan harga riil untuk empat item berbeda.


Rincian selisih harga itu antara lain; unit submersible Rp761,67 juta, unit quick response Rp3,48 miliar, unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal (robot LUF 60) Rp844,19 juta, dan unit pengurai material kebakaran (robot MVF-5) Rp1,43 miliar.

August menilai Pemprov DKI gagal menyusun prioritas anggaran dan mendahulukan pembelian robot pemadam kebakaran mahal yang sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di Jakarta ketimbang mengedepankan pengadaan hidran mandiri dan pelatihan SKKL atau sukarelawan pencegah kebakaran yang lebih dibutuhkan.

"Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal resiko dapat ditekan," tambahnya.


Ia mencontohkan insiden kebakaran Pasar Kambing, Tanah Abang pekan lalu, ketika Dinas Gulkarmat membutuhkan waktu 10 menit untuk tiba di lokasi kebakaran.


Menurut dia, pada kurun waktu tersebut kebakaran yang terjadi di lapak perabotan di Pasar Lontar merembet ke lapak buah dan kelontong sehingga menyebabkan 174 lapak hangus terbakar dan kerugian mencapai Rp1 Miliar.


"Dinas Gulkarmat tidak bisa bekerja sendiri, perlu didukung pengadaan sarana dan prasarana yang tepat, pembangunan hidran mandiri di lokasi padat penduduk dan lingkungan pasar harus jadi prioritas. Lalu perkuat dengan sistem sprinkler di fasilitas umum," kata August.


Wartawan berupaya mengonfirmasi ihwal temuan tersebut ke Dinas Gulkarmat. Namun, sampai dengan berita ini ditulis, belum ada respons dari pihak Dinas Gulkarmat.(BG/TD)

TRENDINGMore