 |
| Ketua Tim Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Sumut, AKBP Drs Parluatan Siregar dan Bupati Tapsel H Dolly Pasaribu dalam acara sosialisasi Saber Pungli oleh Tim UPP Provinsi Sumut di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel. |
TAPSEL-BERITAGAMBAR :
Bupati Tapsel H Dolly Pasaribu menyatakan pihaknya sangat serius dalam memberantas pungutan liar (Pungli) di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pelayanan terhindar dari biaya yang tidak jelas dan menyalahi.
“Keseriusannya Kita dalam memberantas pungli dapat dibuktikan dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/71/KPTS/2019,” ujar Bupati Bupati pada acara sosialisasi Saber Pungli oleh Tim UPP Provinsi Sumut di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Rabu (7/7).
Katanya dengan dibentuknya satgas saber pungli tersebut, diharapkan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat untuk menolak segala bentuk pungli dan juga mematuhi aturan yang berlaku.
Menurut bupati, tugas Satgas Saber Pungli itu adalah mengedepankan pembinaan dengan melakukan upaya preventif atau pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan guna mencegah terjadinya tindakan yang tidak dibenarkan tersebut.
“Mungkin saja ada orang punya kepentingan di satu urusan menyangkut pelayanan publik. Tapi karena tidak mampu melengkapi administrasi yang dibutuhkan sesuai peraturan yang berlaku, maka orang itu akan mencari jalan agar dimudahkan, tentunya lewat jalan yang tidak dibenarkan,” ungkap Dolly.
Katanya, Pemkab Tapsel sudah mengundang Ombudsman Perwakilan Sumut untuk memperbaiki kinerja ASN di daerah itu dan menilai secara adil agar seluruh jajaran ASN dan pegawai Pemkab Tapsel dapat berbenah.
Sedangkan Ketua Tim Pokja Pencegahan UPP Saber Pungli Sumut, AKBP Drs Parluatan Siregar, mengatakan sosialisasi itu perlu dilaksanakan karena perintah Presiden RI Joko Widodo melalui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah banyak mengucurkan anggaran ke daerah dimasa pandemi ini untuk penanganan Covid 19.
Anggaran ratusan triliun rupiah yang digelontorkan ke wilayah itu, ujar Parluatan, menurut Presiden perlu dikawal. Menurutnya meski anggaran tersebut sudah dikawal dengan teknologi IT, namun pengawasan maupun pengendalian tetap harus dilakukan.
“Acara ini juga sebagai wujud pengayoman dari UPP Saber Pungli agar kelak, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran dari pusat,” ujar Mantan Kapolres Tapsel tersebut.(BG/HA)
