 |
| Masyarakat Toba berunjuk rasa di kantor Bupati Toba. |
TOBA-BERITAGAMBAR :
Merasa tersakiti atas pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba, Audhi Murphy Sitorus di berbagai media mengatakan bahwa Tapanuli tidak ada istilah masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Gerak Tutup TPL demo di kantor bupati, di Balige, Jumat (14/1).
Kami harap, Bapak Sekda Audhi Murphy Sitorus supaya berani turun memberi penjelasan atau klarifikasi apa maksud dan tujuan pernyataan yang disampaikan ke media bahwa di Kabupaten Toba tidak ada istilah dengan tidak ada masyarakat adat," ujar Ketua Aliansi Masyarakat Gerak Tutup TPL, Benget Sibuea.
"Ia menegaskan, keberadaan masyarakat Batak secara turun temurun hingga saat ini sudah mencapai 350 tahun dan tetap didampingi dengan budaya dan adat.
"Jangan karena kepentingan pribadi sebagai pejabat sehingga mengorbankan masyarakat apalagi sudah menyakiti seluruh komunitas Batak," ucapnya.
Kata Benget Sibuea, Aliansi Gerak Masyarakat Tutup TPL berawal menuntut supaya PT TPL mengembalikan lahan masyarakat adat yang saat ini sudah berubah menjadi lahan perkebunan perusahaan.
"Sekarang tuntutan kami mendengar klarifikasi secara langsung dari Sekda atas pernyataan yang dikatakan bahwa Kabupaten Toba tidak ada istilah masyarakat adat," sebutnya.
Orator Roky Pasaribu secara tegas meminta kepada Pemkab Toba atau Sekda Audhi Murphy Sitorus supaya tidak memaksakan masyarakat untuk tidak lagi percaya kepada pemerintah daerah hanya dikarenakan keputusan yang tidak tegas bahkan lebih cenderung memutus dan memecah belah dengan kata tidak ada istilah masyarakat adat Batak.
"Bagaimana dengan SK Hutan Adat, apakah Pemerintah Kabupaten Toba tidak mengakui? Kenapa Kabupaten Tapanuli Utara berlaku? Ini perlu disikapi yang sifatnya penting," ungkapnya menyebut apabila orasi tidak ditanggapi oleh Bupati Poltak Sitorus dan Sekda Audhi Murphy Sitorus maka aksi akan berlanjut.
Aksi sekitar 100 orang yang tersebut mendapat pengawalan ketat dari personil Polres Toba, TNI dan Satpol PP berlangsung secara damai. Warga diterima jajaran Pemkab Toba, di antaranya Asisten I,II,III, Kadis Lindup, Kadis PMD dan Kasat Pol PP Broztito Sianipar.
Asisten II Sahat Manullang menjabarkan tentang masyarakat adat Batak dan masyarakat hukum adat. Kedua hal tersebut saat ini masih tahap pembahasan dan akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk aliansi yang menggelar aksi.
Terkait ketidakhadiran Bupati Poltak Sitorus dan Sekda Audhi Murphy Sitorus menerima pengunjukrasa bukan karena menghindar, tetapi karena tugas yang terjadwal.
"Kehadiran masyarakat menyampaikan aspirasi saat ini sangat mendapat apresiasi dari pimpinan dan diharapkan akan ada momen pertemuan bagi Aliansi Masyarakat yang saat ini melakukan aksi untuk membahas berbagai topik, secara khusus masalah yang disampaikan pengunjuk rasa.(BG/GF)
