 |
| Bupati Labusel H Edimin. |
KOTA PINANG-BERITAGAMBAR :
Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Edimin sering disapa Asiong bergeming dengan komentar banyak pihak yang mengkritisi kebijakannya mewajibkan warganya menunjukkan kartu vaksinasi untuk membeli LPG 3 kg.
Bahkan atas tanggapan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, yang menyebut kebijakan tersebut tidak baik, Edimin tak ambil pusing.
Edimin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (25/3) malah bersikukuh mempertahankan syarat kartu vaksin membeli LPG tersebut. Para pihak yang berkomentar, menurutnya harus juga memberi solusi.
"Belum ada kita cabut sampai sekarang dan masih berlanjut. Yang menolak itu siapa, kasih kita solusinya, jangan dia komentar kan gitu, maunya dia kasih solusi sama kita lah," katanya.
Ia menegaskan kebijakan syarat vaksin itu merupakan bentuk upaya nyata pihaknya dalam menggenjot capaian target vaksinasi di daerahnya. Bahkan kebijakan itu justru membantu masyarakat, tidak sebaliknya.
"Jadi kalau ada yang orang yang membuat statement yang silahkan saja. Tapi maunya kasih lah solusinya, tapi kami kan sudah berupaya tetap ada kendalanya, masyarakat itu tidak mau, kesadaran kurang," ujarnya
Di bagian lain, Edimin menyebutkan Pemkab Labusel berkepentingan untuk mencapai target capaian vaksinasi. Karena jika itu tak tercapai, maka Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Labusel terancam dipotong pusat.
Lebih lanjut kebijakan syarat vaksin beli LPG 3 kg itu, menurutnya juga untuk menyiasati minimnya kemauan masyarakat Labusel mengikuti vaksinasi.
"Kitakan sudah berupaya, kita sudah kasih hadiah kereta, hadiah tv, kulkas, kipas angin, sampai kita kasih beras kita kasih uang lagi, tetap mereka tidak mau di vaksin," katanya.
"Jadi cemana lagi caranya kita buat, kita harus ada target, kalau kita tidak ada target nanti dana DAU kita mau dipotong lagi dan DAK mau dipotong," ujar Edimin lagi.
Namun begitu pun, ia mengatakan kebijakan syarat wajib vaksinasi itu hanya sebatas imbauan Edimin. Ia tidak memaksa masyarakat mengikutinya.
