 |
| Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi, menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan pejabat Administrator dan Pengawas. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Gubernur Sumatera Utara, H Edy Rahmayadi, kesal dengan buruknya kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Edy menyebutkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya tak baik ataupun buruk adalah Dinas Pendidikan Sumut.
"Kinerjanya sangat buruk, hal itu terkait pengelolaan uang DAK, DAU, BOS," ujar Gubernur Edy, Rabu (23/3) di Medan.
Gubsu tak segan-segan akan mengganti para pejabat pada dinas yang kinerjanya tak becus. "Inilah nanti dah perintahkan ini mengevaluasi satu dinas itu kita ganti semua, kalau memang harus," ketusnya.
Bukan satu saja, sebelumnya saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas tersebut, Gubernur Edy Rahmayadi menunjukkan kekesalannya karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, kinerja Pemprov Sumut dinyatakan buruk sekali, yang bahkan merugikan uang negara, merugikan rakyat.mbung Edy, tetapi banyak sekali. Hampir semua item, sebagian besar yang dibahas adalah pendidikan.
"Kalau yang lain masih masuk dalam kesalahan administrasi, tapi tak kesalahan kinerja," sebut Edy lagi.
"Saya baru selesai rapat dengan BPK, begitu buruknya pekerjaan kita, persoalan masalah kinerja, dikerjakan oleh eselon III dan eselon IV, yang pada akhirnya berpengaruh pada finansial, merugikan uang-uang negara, merugikan uang rakyat. Dan kalian harus hadapi itu semua," ungkap Edy.
Usai pelantikan dari Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur itu, Edy Rahmayadi kembali menjelaskan soal hasil pertemuannya dengan BPK tersebut.
"Buruk, kerjanya itu lambat sekali, dan sampai-sampai ada dana yang harus dikembalikan," jelas Edy Rahmayadi.
Pemprov Sumut akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. "Itukan ada 60 hari yang harus diklarifikasi, nanti kalau tak bilang ribut," elaknya.
