 |
| Anggota Komisi III DPRD Samosir dari Fraksi PDIP, dihalau di depan rumah dinas Bupati Samosir saat akan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan TA 2021 dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi atas pertanggungjawaban APBD. |
SAMOSIR-BERITAGAMBAR :
Ada apa...Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Samosir, melarang Anggota Komisi III DPRD Samosir dari Fraksi PDIP, melakukan tugas pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di rumah dinas (Rumdis) Bupati Samosir, Jumat (22/7).
Wisnu Sidabutar didampingi Dorcan Nainggolan dan Julisman Hutabalian mengatakan kedatangan mereka untuk melihat langsung kegiatan pelaksanaan proyek APBD Samosir TA 2021 dan sedang berlangsung TA 2022, tapi koq dilarang, ada apa ini,"ujarnya.
Kunjungan kerja kami dalam rangka penyusunan pemandangan umum Fraksi PDIP atas pertanggungjawaban APBD 2021, yang akan digelar pada rapat paripurna DPRD mulai Jumat-Sabtu (22-23/7),"ungkap Sidabutar.
"Hanya saja monitoring kami dilarang oleh Satpol PP, jadi tindakan itu sangat kita sayangkan,"tegas Sidabutar bersama Julisman Hutabalian dan Dorcan Nainggolan.
Personel Satpol PP, Ronalven Sidabariba kepada DPRD yang hadir untuk menyampaikan surat permohonan kepada Dinas PUTR untuk didampingi.
Untuk diketahui Pada TA 2021, Pemkab Samosir menggelontorkan anggaran pemeliharaan rutin berkala rumah dinas KDH Rp 397. 418.000. Adapun item pekerjaan pemeliharaan berkala Rp74 juta, perbaikan kaca pos jaga Satpol PP Rp6000.000, pembayaran belanja pemeliharaan rumah dinas Rp19 juta, pembayaran belanja pemeliharaan rumah dinas luar gedung Rp 193.890.000 dan pembayaran belanja pemeliharaan rumah dinas Rp103.900.000.
Sementara itu Bupati Samosir Vandiko T Gultom juga mengeluarkan anggaran sewa rumah dinas di Hotel Vantas April 2021- April 2022, Rp40 juta/bulan atau total Rp480 juta. Dan pada TA 2022 Pemkab Samosir melalaui Dinas PUTR juga mengalokasikan anggaran Rp2 Miliar.(BG/TS)
