 |
| Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Ridwan Kamil. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara pengekspor abadi energi baru terbarukan, sebab di Indonesia berlimpah sumber daya panas matahari, panas bumi, angin.
"Indonesia sangat optimis karena jumlah neracanya melebihi konsumsinya. Jadi suatu hari kita menjadi pengekspor abadi energi terbarukan," papar Ridwan Kamil usai menggelar pertemuan dengan para anggota ADPMET di Kota Medan, Kamis (2/2).
Untuk menuju kesana, jelas Kang Emil sapaan akrabnya, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk mengoptimalkan sumber energi baru terbarukan. Caranya dengan penghitungan potensi yang ada terlebih dahulu.
"Kita mulai dengan menghitung potensi neraca ada berapa kekuatan angin, panas matahari, panas bumi dan air di daerah masing-masing. Kemudian dikonversi secara teori menjadi potensi sumber listrik," urai Gubernur Jawa Barat itu.
"2050 kan sudah digunakan atau 2060. Di mana semuanya harus jadi, masih ada waktu sekitar 30 tahun," imbuhnya.
Saat ditanya apa target di 2023, Kang Emil mengatakan pihaknya akan memperbanyak keadilan sosial. Karena, dari amatan mereka, banyak daerah yang belum mendapatkan hak 10 persen dari keuntungan.
"Banyak daerah yang harusnya dapat hak 10 persen dari keuntungan minyak dan gas bumi. Tapi belum semua mendapatkan. Baru Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung. Lagi dibereskan, tugas saya memastikan semua daerah mendapat hak 10 persen," tegasnya.
Selain itu, soal hilirisasi komoditas dan industri juga menjadi fokus mereka. Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo untuk menjaga ekonomi di rata-rata 5 persen.
"Jadi nikelnya jangan di ekspor, batubaranya. Tapi semua dalam bentuk nilai tambah sudah jadi baterai listrik baru dijual, sudah jadi barang. Jadi hilirisasi industri ini salah satu strategi dalam 10 tahun yang akan melompat kan nilai volume penjualan," terangnya.
"Sehingga, ketimbang membeli barang mentah, itu investor dipaksa membuka smelter atau pabrik-pabrik yang mengikat komoditas menjadi barang industri," pungkas Kang Emil.(BG/EDS).
