 |
| RAKOOR Profiling kebutuhan pemberdayaan perhutani sosial dan butuhan lapangan di Setdakab Humbahas. |
DOLOKSANGGUL-BERITAGAMBAR : Perhutanan Sosial merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
Demikian dikemukakan Sekdakab Humbahas, Tonny Sihombing dalam rapat koordinasi profiling kebutuhan pemberdayaan perhutani sosial dan butuhan lapangan bersama Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan di ruang Rapat Setdakab Humbahas, Selasa (21/2) kemarin.
Dijelaskan, perhutanan sosial merupakan program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. "Program ini merupakan wujud asas keadilan dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan untuk dijadikan tempat berusaha bagi masyarakat, mengembangkan sumber kehidupan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya," kata Tonny.
Ditambahkan, atasnama Pemkab Humbahas, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan bersama tim dalam rangka mengoptimalkan program perhutanan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dimana masyarakat sebagai pengelola sumber daya hutan memiliki kepastian berusaha dan dapat dikelola secara berkesinambungan.
Dipaparkan, terdapat tiga kabupaten dari sembilan kabupaten yang menjadi lokus intervensi pemberdayaan yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir. Lokus intervensi pemberdayaan ini dipilih berdasarkan ketersediaan KUPS dan kualitasnya, keaktifan Pemda dalam mendukung program PS, kuantitas SK per Kabupaten, ketersediaan pemetaan sosial (kebutuhan pemberdayaan dan komoditi), insan dengan lokasi yang diserahkan SK-nya oleh Presiden, asesibilitas serta kondusifitas atau minimnya konflik sosial/tenurial di lapangan.
Dalam rakoor di atas, hadir pimpinan OPD Pemkab Humbahas, Kepala UPT Kesatuan Pengelola HUtan (KPH) XIII di Doloksanggul, Kepala UPT Kesatuan Pengelola HUtan (KPH) XII di Tarutung, Camat, Kepala Desa, dan Ketua Kelompok Tani Hutan. (BG/AS)
