 |
| Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution yang menghadiri acara Digital Goverment Award Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 |
P. SIDEMPUAN-BERITAGAMBAR :
Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution yang menghadiri acara Digital Goverment Award Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 di Jakarta siap meningkatkan layanan publik.
Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution mengatakan Pemko Padang Sidempuan siap untuk menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat salah satunya dengan meningkatkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik.
Menurutnya dengan adanya SPBE Summit 2023, pembangunan layanan digital berbasis masyarakat (citizen centric) diharapkan segera terwujud. Selain itu tim koordinasi SPBE diperkuat menjadi Digital Transformation Agent (DTA) guna memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.
Beliau berharap SPBE Summit 2023, dapat menciptakan penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital, dan interopebilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan arsitektur SPBE, ungkapnya.
Peluncuran Reformasi Birokrasi Tematik merupakan bentuk penerjamahan Presiden dalam rangka pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual Presiden.
Sementara itu Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan dalam arahanya SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.
“Tidak ada rumus nya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasi nya bagus indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.
Meski pemerintahan digital menjadi kunci, Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membikin aplikasi. Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat sampai daerah. Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas.
“Kalau selama ini kan rakyat misalnya mau akses layanan sektor A, maka dia download aplikasinya, bikin akun, dan isi begitu banyak data. Lalu besoknya mau akses layanan B, harus download aplikasi lainnya, bikin akun lagi, dan isi begitu banyak data. Artinya ini perlu diefektifkan biar hemat waktu, juga hemat kuota internet,” ujar Anas.
Anas menjelaskan jumlah komplain terkait layanan digital pemerintah sejak 2020-2022 yang mencapai 10.799 komplain. “Di antara komplain itu adalah warga protes, kan kemarin sudah isi data di aplikasi sebelumnya, ini masuk aplikasi lain yang sektornya berkaitan disuruh isi data lagi,” ujar Anas.(BG/PSP)
