 |
| Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Syarmadani mengikuti Rakor pengendalian inflasi secara virtual Senin (18/9/23) di ruang kerja gedung Balai Kota, Kota Tebing Tinggi. |
TEBINGTINGGI-BERITAGAMBAR :
Pemerintah daerah diminta untuk aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bulog agar bantuan beras bisa secepatnya disalurkan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tomsi Tohir Balaw saat memimpin rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual yang diikuti Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Syarmadani, Senin (18/9).
Ditambahkan Tomsi Tohir Balaw, keterlambatan penyaluran beras berdampak pada kenaikan harga beras secara signifikan selama sebulan ini.
“Apabila realisasi penyaluran beras dapat dilakukan dengan cepat, maka harga beras akan turun,” ungkap Tomsi.
Dirinya juga meminta kepada jajaran pemerintah daerah secara rutin mengecek ketersediaan cadangan beras di daerah masing-masing dengan melibatkan Perum Bulog.
Berdasarkan data, beras sebanyak 213.530 ton telah tersedia untuk bulan September, Oktober dan November 2023. Namun, bantuan tersebut baru disalurkan sekitar 7 persen, yaitu 14.997 ton. Inilah alasan Tomsi menilai penyalurannya sangat lama.
“Tolong kepala daerah dan Bulog untuk betul-betul menjalankan perintah Bapak Presiden dalam percepatan penyaluran bantuan beras,” tambahnya.
Sementara, Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bappenas, Nyoto Suwignyo mengatakan, saat ini sudah ada peraturan tentang tata cara penghitungan cadangan beras pemerintah daerah sebagai pedoman penghitungan cadangan beras pemerintah daerah.
“Kami mengharapkan pemerintah daerah memiliki regulasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan dilaksanakan,” katanya. (BG/TT)
