 |
| Bupati Samosir Vandiko T Gultom, menerima sertifikat BMD, penyelamatan keuangan negara dari Wakil Ketua KPK RI. |
SAMOSIR-BERITAGAMBAR :
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengikuti Rapat Koordinasi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Provinsi Sumatera Utara, bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (26/10).
Turut hadir Forkopimda Samosir antara lain Ketua DPRD Kabupaten Samosir Sorta E. Siahaan, mewakili Kapolres Samosir, Kasat Reskrim Natar Sibarani, mewakili Kajari, Kasi Pisdus Asor Siagian, selain itu turut juga dihadiri Kepala BPN Samosir Rizki Kurniawan.
 |
| Bupati Samosir Vandiko T Gultom menghadiri acara rapat koordinasi penyelamatan keuangan negara. |
Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menyampaikan Pemerintah provinsi Sumatera Utara terus Mempercepat good government dan clear government dalam sistem pemerintahannya. Hasanuddin juga berharap semua kegiatan bebas dari korupsi antara lain dalam sertifikasi tanah, pengelolaan pendapatan asli daerah, pemanfaatan air bawah tanah dan lainnya.
"Untuk itu kami membutuhkan bantuan, khusunya KPK RI. Semoga seluruh rencana dapat direalisasikan secara nyata untuk kebaikan Sumatera Utara," pungkasnya.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam sambutannya yang sekaligus membuka rapat koordinasi menjelaskan, rapat koordinasi dilaksanakan untuk memanage Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa supaya memiliki pemikiran dan tujuan yang sama.
 |
| Bupati Samosir Vandiko T Gultom menghadiri acara rapat koordinasi penyelamatan keuangan negara. |
"Saya berharap agar koordinasi ini tetap berjalan supaya tidak terjadi disharmoni, kalau koordinasi tidak berjalan dengan baik pasti banyak laporan-laporan kepada pihak ke BPKP, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan dan kalau koordinasinya baik maka rakyat akan merasakan bahwa negara hadir", ungkapnya.
Nurul Gufron juga menyampaikan, ada empat hal yang perlu dibenahi agar korupsi tidak terjadi, pertama sistem layanan publik yang baik, kedua kejelasan, ini terkait syarat-pengurusan ijin, ketiga akuntabel, artinya pertanggungjawaban harus terukur dan rasional, dan yang terakhir transparansi.
Seusai pelaksanaan rapat koordinasi yang dilanjut dengan diskusi panel, perwakilan Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat BMD kepada Bupati Samosir dan seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera utara.
Turut hadir mendampingi Bupati Samosir Pj Sekda, Rita Tavip Megawati, Inspektur, Marudut Sitinjak, Kepala BPKPD, Melva Siboro, mewakili Kadis Kominfo, Togarma Naibaho.(BG/TS)
