TAPUT-BERITAGAMBAR :
Ketua HKTI Kabupaten Tapanuli Utara, Dr Erikson Sianipar mengaku mendukung gagasan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, soal ide penerapan Single Identity Number (SIN) bagi para petani untuk kemudahan mendapatkan pupuk subsidi.
Menurut Erikson, apa yang disampaikan Menkomarves Luhut adalah pernyataan teknisyang akan sangat strategis jika diterapkan.
Selama ini diketahui, para petani selalu mengeluhkan harga pupuk yang tinggi serta jadwal kedatangan pupuk subsidi tidak sesuai waktu penggunaan.
Selain itu, petani juga sering kali dihadapkan dengan proses permintaan serta distribusi pupuk yang panjang dan berbelit serta pengalokasian pupuk subsisdi yang tidak sesuai data atau profile petani, dan isu lainnya.
“Persoalan manajemen pasokan pupuk subsidi ini sudah berlangsung lama, namun sampai hari ini tidak ada solusi menyeluruh (holistic),” kata Dr Erikson yang selama ini dikenal dekat dengan para petani.
Ia meyakini, para petani di Indonesia khususnya di kawasan Danau Toba akan menyambut baik ide dari Menko Luhut tersebut.
Erikson pun menggambarkan, penerapan digitalisasi manajemen pupuk subsidi dengan penerapan SIN akan memberi sejumlah manfaat bagi petani, antara lain, proses pengajuan kebutuhan pupuk subsidi lebih sederhana dan cepat dan proses pemenuhan lebih singkat.
Selain itu, kepastian informasi jumlah pupuk subsidi yang akan diterima oleh petani dengan mudah diketahui. Kesesuaian waktu penggunaan pupuk menjadi lebih tepat; potensi mendapatkan pupuk subsidi dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang lebih besar.
“Tentu manfaat ini juga akan diperoleh oleh pemangku kepentingan lain karena dalam pengelolaan supply chain sudah menjadi lebih baik. Mempertemukan permintaan dan supply akan menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih efektif,” tutur Erikson.
Menurut Erikson, beberapa tantangan sekaligus menjadi saran HKTI Taput dalam penerapan SIN antara lain dalam pengelolaan profil petani dengan data yang valid meliputi luas lahan, jenis komoditas, dan masa tanam atau panen.
Kemudian, validasi data petani dengan disiplin dan konsisten, pemanfaatan data unik NIK sesuai KTP sebagai SIN atau membangun sistem yang terintegrasi NIK (KTP) dengan SIN (no id baru).
Selanjutnya, menyiapkan apps yang dapat diakses oleh petani dan mempercepat perluasan jaringan internet kecepatan tinggi di seluruh desa.
“Kami berharap kementerian dan lembaga terkait mendukung penuh program yang dicanangkan oleh Menteri Koordinator Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dengan memberi masukan dan respons positif agar persoalan pengelolaan pupuk subsidi ini dapat tertangani dengan lebih cepat,” pungkas Erikson Sianipar. (BG/TU)
