 |
| Pj Gubsu Hassanudin mengikuti rakor dengan Mendagri Tito Karnavian secara daring dari Kantor Gubsu. |
MEDAN-BERITAGAMBAR :
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan atau mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp 939,757 miliar untuk mendanai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Anggaran hibah sebesar Rp 939,757 miliar dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2024 di Sumut itu, terdiri dari Rp 705,953 miliar ke KPU Sumut.
Dari jumlah itu, sebanyak Rp 247,083 miliar telah direalisasikan di tahun 2023. Kemudian sisanya sebesar Rp 458,870 miliar, akan direalisasikan pada tahun 2024.
Kemudian anggaran hibah untuk Bawaslu Sumut sebesar Rp 233,803 miliar dimana telah direalisasikan sebesar Rp 78,331 miliar pada tahun 2023, dan sisanya Rp 145,472 miliar, akan direalisasikan tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin, saat mengikuti Rakor Pelaksanaan Pilkada 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Mendagri Tito Karnavian, secara virtual dari Ruangan Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (27/3/2024).
Pada rakor itu, Pj Gubsu Hassanudin Untuk menyukseskan alokasi hibah tersebut sebagai bentuk dukungan Pemprov Sumut untuk suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Sumut.
Dukungan lainnya dari Pemprov Sumut, di antaranya melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya bagi generasi muda dan pemilih pemula, Rakor dengan Forkopimda tentang perencanaan dan pengendalian, deteksi dini pelaksanaan Pilkada 2024, serta penyedian sarana ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu dan PPS.
Pj Gubsu Hassanudin pun menyambut baik arahan Mendagri Tito Karnavian. Karena Pemprov Sumut, kata Hassnanudin, memang siap menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Terima kasih kami sampaikan atas arahan dan bimbingan Bapak Mendagri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024,” ujar Hassanudin.
Turut hadir Pj Bupati Batubara Nizhamul, Pj Bupati Padanglawas Edy Junaedi Harahap, Pj Bupati Padang Lawas Utara Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani, Pj Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Sumut.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Pj Kepala Daerah ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerah yang definitif, supaya pemerintahan tetap berjalan hingga Pilkada serentak Tahun 2024.
Untuk itu, Mendagri berpesan kepada Pj Gubernur/Bupati/Wali Kota agar dapat menjalankan dengan baik tugas dan wewenang, serta menjaga kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan program pemerintahan.
“Pj kepala daerah bukan dipilih dari rakyat, jadi tidak ada biaya politik dan beban politik, bangun kepercayaan publik. Ini harus dimanfaatkan oleh para penjabat untuk menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024,” kata Tito.
Mendagri mengatakan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang akan memilih 37 Gubernur, 93 Walikota dan 415 Bupati. Diharapkan para penjabat dapat menjaga netralitas dan kondusivitas dalam masa-masa menuju kontestasi Politik 2024 ini.
“Bagi Pj kepala daerah yang ingin ikut Pilkada untuk dipersilakan. Ini hak politik setiap warga negara, namun harus segera mengundurkan diri,” jelas Mendagri.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada, Mendagri Tito mendorong Pemda menganggarkan dan menandatangani NHPD dan berkoordinasi dengan Komisi KPU provinsi/kabupaten dan kota, serta Bawaslu provinsi/kabupaten dan kota.
“Pj Gubernur sebagai sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, juga saya harapkan bisa untuk menjaga stabilitas politik, sosial dan pemerintahan,” ujar Tito.(BG/MED)
