 |
| Sekretaris Komwil I APEKSI, HM Sofyan saat membacakan rekomendasi dalam Raker Komwil I APEKSI. |
PEKANBARU -BERITAGAMBAR:
Mendorong Pemerintah menetapkan kebijakan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru, Jumat (3/5/2024).
Keinginan tersebut terus didorong lantaran pengendalian inflasi dan kebijakan tersebut tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
“Ada 23 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Rakernas APEKSI yang akan digelar di Kota Balikpapan,” ucap HM Sofyan selaku Sekretaris Komwil I mewakili Ketua Komwil I APEKSI, Bobby Nasution.
Sofyan menyebut, guna memperjuangkan kebijakan keuangan, rekomendasi Komwil I APEKSI juga menilai perlu mengubah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) (sudah ditentukan peruntukan).
Kemudian, pendelegasian penanganan banjir/sungai dan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang merupakan kewenangan pusat/provinsi agar diberikan ke pemerintah kota untuk pemeliharaannya disertai dengan pengalihan anggaran.
“APEKSI juga mendorong penyederhanaan proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan mendorong kebijakan keringanan bunga khusus dalam KPBU. Kami ingin kebijakan yang tegas tentang tipping fee dalam pengembangan waste to energy serta karbon kredit serta mewajibkan PLN untuk melakukan transparansi terhadap pajak penerangan jalan dan tagihan listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada pemerintah kota,” sebutnya.
Selain itu, APEKSI perlu mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota untuk berkolaborasi menghasilkan inovasi-inovasi di bidang pengelolaan persampahan menuju green environment.
