MEDANNEWSUMUM

Selamatkan PAD dari Kebocoran, DPRD Medan Sidak Bangunan Bermasalah

Selasa, 16 Juli 2024, 08:26 WIB
Last Updated 2024-07-16T01:26:13Z

 

Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik bersama anggota komisi melakukan sidang ke sejumlah bangunan bermasalah untuk menghindari kebocoran PAD dari sektor perizinan.



MEDAN-BERITAGAMBAR :

Guna menyalamatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Persetujuan Bagunan Gedung (PBG) di Kota Medan Komisi IV DPRD Kota Medan menjalankan fungsi pengawasan.


Komisi IV DPRD Kota Medan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah bangunan yang melanggar izin dipimpin ketua komisi Haris Kelana Damanik, Senin (14/7/2024).


Dalam sidak tersebut turut serta Anggota Komisi Paul Mei Anton Simanjuntak, Antonius D Tumanggor, David Roni Ganda Sinaga dan Edwin Sugesti Nasution.


Hadir juga perwakilan OPD Pemko Medan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan, Kecamatan dan Kelurahan setempat.


Ketua Komisi IV Haris Kelana Damanik memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pemilik bangunan agar mentaati aturan yang berlaku. Kepada pihak Pemko Medan Haris mendorong petugas melakukan tindakan tegas bagi pemilik bangunan yang melanggar ketentuan.


Seperti sidak yang dilakukan ke Hotel Grand Central di Jalan Sei Belutu, Medan Baru. Pihak manajemen hotel tidak bisa menunjukkan sejumlah dokumen yang dipertanyakan dewan.


Haris mempertanyakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Hotel, izin Air Bawa Tanah (ABT), izin pemakaian genset dan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Apalagi keberadaan hotel yang berada di kawasan pemukiman dituding terjadi pencemaran limbah udara dari genset milik hotel tersebut.


Akibat tidak menjalankan ketentuan Anggota Komisi IV Davit RG Sinaga menyebut telah terjadi kebocoran PAD yang jumlahnya relatif besar di hotel tersebut.


Selanjutnya Komisi IV melakukan sidak ke Cordex Hotel di Marelan. Hotel tersebut dituding menyalahi aturan karena bangunan ruko. Pada kesempatan itu Haris Damanik minta pihak Pemko Medan supaya merevisi izin.


Kemudian Komisi IV bergerak menuju pembanguan gedung sekolah Yayasan Pendidikan Islam Ad Durah di Medan Marelan. Pihak yayasan dituding melakukan pelanggaran mendirikan bangunan tanpa izin.


Terakhir, rombongan mengunjungi bangunan 12 unit rumah koskosan dibangun tanpa izin di Jalan Jati III Simpang Jalan Menteng Raya III. Haris Kelana Damanik bersama anggota dan tim dari Pemko Medan memberikan pemahaman agar izin diurus sesuai ketentuan.(BG/REL)

TRENDINGMore